PP 60/2008: Landasan SPIP dan Fondasi Manajemen Risiko Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah regulasi payung yang menetapkan kewajiban pengendalian intern bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk kewajiban penilaian risiko yang menjadi fondasi MR di pemerintahan Indonesia.

Posisi PP 60/2008 dalam Hierarki Regulasi MR

PP 60/2008 bukan regulasi MR secara eksplisit, tetapi mengandung kewajiban MR dalam unsur kedua SPIP: Penilaian Risiko. Hierarki regulasinya:

UU 1/2004 (Perbendaharaan Negara)
  └── PP 60/2008 (SPIP) -- Unsur 2: Penilaian Risiko
        ├── Perban BPKP 4/2021 (Pedoman MR K/L/D)
        ├── Perpres 39/2023 (Revitalisasi SPIP Terintegrasi)
        └── KM 69/2023 (MR Kemenhub) -- turunan K/L

5 Unsur SPIP

PP 60/2008 mengadopsi kerangka COSO Internal Control dalam 5 unsur:

Unsur 2: Penilaian Risiko (Relevansi Langsung dengan MR)

Ini adalah unsur yang paling langsung berkaitan dengan MR. PP 60/2008 Pasal 13-17 mewajibkan pimpinan instansi untuk:

• Mengidentifikasi risiko yang menghambat pencapaian tujuan
• Menganalisis risiko untuk menentukan pengelolaan yang tepat
• Merespons risiko dengan cara yang sesuai toleransi yang ditetapkan

Ketentuan ini menjadi dasar hukum seluruh regulasi MR di bawahnya.

Unsur 1, 3, 4, 5: Komponen Pendukung

Empat unsur lain mendukung efektivitas penilaian risiko:

• Lingkungan Pengendalian: komitmen pimpinan terhadap integritas dan nilai etika
• Kegiatan Pengendalian: kebijakan dan prosedur yang merespons risiko
• Informasi dan Komunikasi: sistem informasi yang mendukung identifikasi risiko
• Pemantauan: reviu berkala atas efektivitas respons risiko

Tanggung Jawab Pimpinan

PP 60/2008 menetapkan tanggung jawab yang jelas:

Pihak	Tanggung Jawab
Menteri/Pimpinan K/L	Menyelenggarakan SPIP di lingkungannya
Pimpinan satker	Menyelenggarakan SPIP di satuan kerjanya
APIP (Itjen)	Melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan SPIP
BPKP	Pembinaan penyelenggaraan SPIP secara nasional

Hubungan PP 60/2008 dengan Regulasi MR Kemenhub

PP 60/2008 mendelegasikan operasionalisasi penilaian risiko kepada BPKP melalui Perban BPKP 4/2021. Kemenhub kemudian menerjemahkan kewajiban ini menjadi KM 69/2023 yang mengatur:

• Format dokumen MR (Format 1-8)
• Struktur Unit Manajemen Risiko (UMR)
• Siklus MR tahunan
• Selera risiko Kemenhub

Dengan demikian, setiap auditor yang memahami PP 60/2008 memiliki fondasi hukum yang kuat untuk menilai kewajiban MR di unit kerja Kemenhub.